Untuk
mewujudkan Gerakan Membangun Sistem Inovasi Daya Saing dan Kohesi Sosial di
seluruh wilayah nusantara (Gerbang Indah Nusantara) diperlukan adanya
pengembangan infrastruktur TIK dan pengembangan jaringan sistem inovasi
nasional (SIN), dalam konteks kerjasama antar entitas terkait. Diantaranya
yaitu Usaha Kecil Menengah (UKM), universitas dan pemerintah daerah. Inisiatif
yang sudah ada dapat dikembangkan secara bertahap, mengingat di Indonesia
terdapat 524 pemerintah daerah dengan masing-masing UKM yang ada di dalamnya,
3.000 lebih universitas dan banyaknya lembaga maupun entitas lainnya, ungkap
Deputi Kepala BPPT Bidang Pengkajian Kebijakan Teknologi (PKT), Tatang A Taufik
dalam diskusi panel Government Cloud pada acara FutureGov Indonesia 2012, di
Jakarta (21/2).
Memang
menurut Tatang, diakui bahwa tingkat adopsi teknologi di Indonesia masih
rendah, bahkan di antara negara-negara ASEAN dan negara tetangga Malaysia
sekalipun. Penggunaan platform, kebutuhan maupun jenis layanan yang
berbeda-beda menjadikan implementasi semakin rumit di sisi teknis. Dalam
konteks memperkuat SIN, komputasi awan berpotensi memberikan kontribusi
besar dan diharapkan inisiatif kecil yang dimulai BPPT mendapat sambutan dan
dapat diperluas lebih jauh lagi. Contoh yang paling sederhana adalah
sharing kisah sukses. Stabilitas dan skalabilitas dari sistem merupakan dua
elemen penting yang harus diadopsi, jelas Tatang.
Diskusi
Panel Government Cloud sendiri menekankan pada dominasi sektor publik
dalam pemanfaatan komputasi awan dan bagaimana bagian TI di pemerintahan
seharusnya bersikap terhadap kondisi tersebut. Beberapa tema yang
kemudian dibahas mencakup arahan dan batasan dalam proyek komputasi awan pada
sektor publik, pengaturan kebutuhan internal pemerintah untuk aplikasi
komputasi awan, dan mengharmonisasikan komputasi awan antar pemerintah.
Sesaat
sebelumnya saat membuka diskusi, Srinath Chakravarthy dari National Institute
for Smart Government, India, memaparkan kondisi implementasi komputasi awan di
India yang masih jauh dari kondisi ideal dan masih banyaknya proses yang masih
bersifat on-going. Terdapat dua faktor penting yang perlu
dipertimbangkan dalam pengembangan kebijakan dan panduan, yaitu mekanisme
membeli layanan dari penyedia yang telah disertifikasi dan isu-isu terkait
keamanan data yang digunakan sebagai dasar membangun solusi spesifik dari
kondisi nol, unique ID project serta intra government cloud,
urainya.
Konferensi
tahunan FutureGov Indonesia 2012 merupakan pertemuan penting bagi para pejabat
tinggi Indonesia dengan mitra internasional dari ASEAN, India, Korea, dan
Australia untuk mendiskusikan pendekatan baru menuju modernisasi kepemerintahan
dan untuk mendapatkan solusi dari kendala-kendala umum. Forum FutureGov
Indonesia 2012 fokus pada peluang mengenai Data Centres, Cloud Computing,
Mobile Government, Information Security, National Identity System,
serta Business Intelligence. FutureGov Forum Indonesia 2012 yang
diselenggarakan oleh FutureGov majalah Asia Pasifik, menampilkan perkembangan
baru dalam sektor jasa pengiriman publik dari seluruh dunia, dan menyediakan
platform untuk pegawai negeri Indonesia untuk bertemu dan berinteraksi dengan
rekan-rekan mereka baik di lingkungan nasional maupun internasional.
Dalam
FutureGov Forum Indonesia 2012 kali ini selain terdapat diskusi panel mengenai Government
Cloud, juga terdapat tiga diskusi panel lainnya yang membahas masing-masing
tentang Mobile Government, Leveraging Big Data, dan Information
Security. Narasumber dari berbagai lembaga nasional dan internasional pun
dihadirkan dalam forum tersebut. (SYRA/humas)
sumber : http://www.bppt.go.id
Tidak ada komentar:
Posting Komentar